Lokalisasi di Banyuwangi Tutup, PSK Serbu Malang

Temuan Yayasan Paramitra Malang menunjukkan banyak Pekerja Seksual Komersial (PSK)) yang menyerbu Kota Malang. PSK tersebut bekas dari beberapa kawasan lokalisasi yang sebelumnya telah ditutup seperti Surabaya, Tulungagung dan Banyuwangi.

Menurut Marsikan, fasilitator advokasi Yayasan Paramitra Malang, dikhawatirkan para PSK akan terus berpindah dan berputar-putar dari lokalisasi satu ke lokalisasi lain di Jawa Timur. 

Selain itu migrasi PSK menyulitkan pendamping atau konselor mengontrol penyebaran HIV/AIDS. Penyakit yang belum ditemukan obatnya ini akan menyebar tak terkendali dan mengancam kelompok berisiko yakni pengguna jasa PSK.

“Meski sejumlah lokalisasi mewajibkan pelanggan menggunakan kondom, tapi mereka sulit mengontrol secara langsung,” kata Marsikan. 

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat dikonfirmasi secara terpisah oleh Kompas.com mengaku akan mengevaluasi hasil temuan itu.

"Sah-sah saja hasil temuan itu. Ini kan masa transisi, saya kira biasa saja. Kan seperti efek bankempes, di pompa di sini maka akan melembung di bagian lain. Tapi sekarang saatnya kempesbareng-bareng. Selain itu belum tentu kanmereka asli sini, mungkin saja ngaku-ngaku asal Banyuwangi," jelasnya. 

Bupati Anas mengaku menerima surat agar lokalisasi jangan ditutup tahun ini. Mereka meminta agar pennutupan dilakukan tahun depan. Alasannya, karena masih ada anak yang bersekolah, atau juga kredit sepeda motor yang belum lunas.

"Tapi enggak mungkin nunggu seperti ini terus, ada alternatif-aternatif jalan keluar lainnya. Intinya, kami tetap akan berkomitmen untuk menutup semua lokalisasi yang ada di Banyuwangi, termasuk lokalisasi terbesar di Banyuwangi yaitu Padang Bulan di tahun 2014 ini. Anggaran yang sudah disiapkan untuk menutup Padang bulan ada 1,3 miliar," tegas Anas. 

Bupati Anas menambahkan, penutupan lokalisasi di Banyuwangi telah melakukan dialog yang panjang, mencapai tiga tahun. Pemda pun mengklaim telah menutup 10 dari 12 lokalisasi di Banyuwangi, setelah sebelumnya pemerintah pusat mengelontorkan modal usaha hampir Rp 2 miliar kepada 250 perempuan yang bersedia meninggalkan profesinya sebagai